Jumat, 10 Oktober 2014

Komisi A Soroti Masalah Aset dan Perijinan

Pasca pembentukan alat kelengkapan dewan, Komisi A langsung tancap gas dengan menggelar rapat perdana pada Kamis siang kemarin. Dalam rapat internal yang berlangsung selama dua jam tersebut, beberapa agenda dibahas, diantaranya tentang tupoksi dan dan ruang lingkup kerja komisi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi H. Nurhasim, didampingi oleh Wakil Ketua Hamzah dan Sekretaris Qurtifa Wijaya.


Selain membahas ruang lingkup kerja, rapat juga membahas rencana komisi melakukan rapat kerja dengan dinas dan instansi yang menjadi mitra kerja komisi A. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah awal komisi memperkenalkan diri, sekaligus melakukan dialog untuk menginventarisir dan memetakan berbagai program dan kegiatan, serta permasalahan yang ada.

Dalam diskusi yang dilakukan antar anggota komisi, dua hal yang menjadi sorotan utama adalah masalah aset dan perijinan. Permasalahan aset di Kota Depok dinilai masih banyak yang terbengkalai, dan butuh perhatian yang besar dari pemerintah, agar satu per satu bisa diselesaikan. Diantara persoalan aset yang sekarang muncul adalah status kepemilikan lahan yang di atasnya dibangun kantor pemerintah, seperti kantor kelurahan dan sekolah.

Terkait perijinan, Komisi menyoroti masih banyaknya bangunan yang belum berijin yang dibangun di Kota Depok, dan adanya bangunan yang melanggar persyaratan perijinan. Lemahnya pengawasan, dan tidak adanya sanksi berat yang diberikan atas berbagai pelanggaran yang terjadi, membuat pelanggaran demi pelanggaran masih terus terjadi.(qw)