Minggu, 21 September 2014

Mulai Tahun 2015 Standar Perjalanan Dinas Mengacu PMK

Mulai tahun 2015 biaya perjalanan dinas dalam APBD Kota Depok akan mengacu pada standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Republik Indonesia. Ketentuan ini juga berlaku bagi perjalanan dinas anggota dewan.


Diberlakukannya ketentaun ini didasarkan pada Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 yang menyebutkan bahwa standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum keluarnya Permendagri No, 37 Tahun 2014, Pemerintah Kota Depok masih menggunakan Standar Satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Diberlakukannya PMK Nomor 53 sebagai acuan penyusunan standar biaya perjalanan dinas dimaksudkan agar ada keseragaman di seluruh daerah dalam mementukan besaran satuan biaya uang harian perjalanan dinas dan uang representasi, serta terciptanya efisiensi biaya dalam penyelenggaraan perjalanan dinas.