Hasil voting pada rapat paripurna DPR yang memutuskan Pilkada melalui DPRD belum bisa dipastikan dapat langsung terealisasi. Hal ini mengingat sejumlah pihak telah menyatakan akan mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap keputusan tersebut.
PDIP melalui salah seorang politisinya, Effendi Simbolon, dalam sebuah wawancara dengan TV swasta, menyatakan akan menempuh upaya hukum untuk membatalkan keputusan yang telah diambil DPR dengan mengajukan Judicial Review Ke MK.
Jumat, 26 September 2014
Apeksi/Apkasi akan Ajukan Judicial Review UU Pilkada
Selain PDIP, pihak lain yang berencana mengajukan gugatan ke MK adalah Apeksi/Apkasi, yaitu Asosiasi Pemerintah Kota Kabupaten Seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil dalam salah satu twitnya.
"Sesuai komitmen, para walikota bupati di forum Apeksi/Apkasi
akan gugat utk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Smg Tuhan bersama kita". Demikian ungkap Ridwan Kamil di akun twitternya @ridwankamil.
akan gugat utk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Smg Tuhan bersama kita". Demikian ungkap Ridwan Kamil di akun twitternya @ridwankamil.
Bila MK nantinya menolak gugatan yang disampaikan, maka UU Pilkada akan mulus berjalan, namun sebaliknya bila gugatan Judicial Review diterima, maka Pemilihan kepala daerah kembali akan dilaksanakan secara langsung. Kita tunggu saja akhir ceritanya. (qw)